Judul : Kasus Harun Masiku, Demokrat Minta Menteri Yasonna Dicopot
link : Kasus Harun Masiku, Demokrat Minta Menteri Yasonna Dicopot
Kasus Harun Masiku, Demokrat Minta Menteri Yasonna Dicopot
loading...
BERITA TERKINI - Misteri keberadaan politikus PDIP Harun Masiku menjadi sorotan. Sempat dibilang ada di luar negeri, kini Harun yang juga tersangka kasus suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan itu ternyata ada di Tanah Air.
Terkait itu, Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dicopot dari jabatannya karena dinilai bertanggungjawab dalam polemik keberadaan Harun.
Jansen tak habis pikir dengan sistem imigrasi yang beralasan ada keterlambatan atau delay dalam mendeteksi Harun saat tiba di Bandara Soekarno Hatta, tanggal 7 Januari 2020.
"Apakah begitu rapuhnya sistem Imigrasi kita pak? Kita ini Negara G 20 pak. Bukan negara "abal-abal". Jikapun ada delay, masak sampai 15 hari pak? Harun masuk tgl 7 Januari, baru tgl 22 diakui. Pertanyaannya sekarang, karena sudah diakui: yg di PTIK tgl 8 itu Harun Masiku bukan?" demikian cuitan Jansen yang dikutip VIVAnews, Kamis, 223 Januari 2020.
Dia menekankan alasan Yasonna layak dicopot dari jabatannya. Pernyataan politikus senior PDIP yang menyebut Harun ada di luar negeri sebagai kekeliruan yang fatal.
Dalih Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi yang delay mendeteksi kepulangan Harun juga tak bisa diterima. Ditjen Imigrasi adalah bagian struktur dari Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin Yasonna.
"Mau dari sudut manapun dlm kasus Harun Masiku ini Menkumham pantas diberhentikan. Pernyataan dia Harun tidak di Indonesia, telak salahnya. Delay mendeteksi, berarti selama ini dia tdk beres membenahi Imigrasi sampai Indonesia terlihat seperti negara "antah berantah" baru Merdeka!" tambah cuitan Jansen.
Jansen pun menyinggung pengalaman Demokrat saat pernah memimpin pemerintahan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dari 2004 sampai 2014. Kata dia, sistem imigrasi di era SBY tak pernah sekacau seperti sekarang.
"Kami juga pernah mimpin negeri ini 10 tahun. Tapi Imigrasi kita tdk pernah sekacau ini. Sampai tidak bisa bedakan antara "orang keluar negeri dengan keluar Jawa". Pakai istilah delay lagi, sampai 15 hari! Apa sebobrok itu sistem Imigrasi kita? Rasanya tidak. Jelas ini permainan," jelas Jansen.
Dia pun memprediksi kemungkinan setelah Harun terungkap di Indonesia maka dalam waktu dekat ada berita penyerahan diri atau dijemput paksa. Namun, jika itu terjadi, menurutnya sama saja karena publik sudah tak percaya.
"Pasca terungkap Harun Masiku ada di Indonesia, sebentar lagi pasti akan ada berita: dia menyerahkan diri. Atau kalau mau dibuat sensasional dan serius dikit: dia ditangkap/dijemput paksa. Tapi keduanya sama saja. Publik sdh tdk percaya sepanjang aktor utamanya tdk ikut ditangkap!" ujarnya.
Jansen sebelumnya yang merujuk video dari media Tempo menyinggung pihak yang menyatakan Harun sudah tak ada di Indonesia ketika operasi tangkap tangan (OTT) Wahyu Setiawan seharusnya dikenakan Pasal 21 UU Tipikor. Pasal ini pernah menjerat advokat Fredrich Yunadi dalam kasus eks Ketua DPR Setya Novanto.
"Telak benar video ini. Pihak yg menyatakan Harun tidak di Indonesia ketika OTT harusnya dikenakan Pasal 21 Tipikor yg dulu dipakai utk Fredrich Yunadi. Krn "secara langsung atau tdk langsung telah merintangi penyidikan thdp tersangka atau saksi dlm perkara korupsi". Skandal ini!," tutur Jansen.
Keberadaan Harun Masiki jadi perhatian. Meski sudah ditetapkan tersangka, kader PDIP itu tak juga diketahui keberadaannya. Ia pun ditetapkan sebagai buronan.
Peristiwa OTT KPK terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan tujuh orang lainnya terjadi pada Rabu, 8 Januari 2020. Sehari kemudian, KPK menetapkan Wahyu, Harun, mantan anggota Bawaslu yang juga eks caleg PDIP Agustiani Tio Fridelina dan kader PDIP Saeful Bahri sebagai tersangka. Kasus mereka terkait dugaan kasus suap proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I.
Namun, pada 13 Januari 2020, Ditjen Imigrasi menyatakan Harun Masiku pergi ke Singapura tanggal 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum OTT KPK. Harun disebut belum kembali ke Indonesia.
Pernyataan Ditjen Imigrasi ini diperkuat Menkumham Yasonna Laoly pada 16 Januari. Saat itu, Yasonna yang juga politikus PDIP, menyebut Harun masih berada di Singapura.
Pemberitaan media nasional menyebut Harun sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020. Pemberitaan tersebut dilengkapi dengan rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta yang menunjukkan keberadaan Harun.
Selama rentang itu, KPK mengklaim mempercayai pernyataan jajaran Imigrasi dan Kemenkumham yang menyebut Harun berada di Singapura. Namun, pada hari ini, Rabu, 22 Januari 2020, Ditjen Imigrasi mengaku Harun telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020.
Dirjen Imigrasi, Ronny F Sompie beralasan akan mendalami adanya delay time dalam pemrosesan data perlintasan di Terminal 2 F Bandara Soekarno-Hatta, ketika Harun Masiku melintas masuk.
Sumber: vivanews.com
Terkait itu, Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dicopot dari jabatannya karena dinilai bertanggungjawab dalam polemik keberadaan Harun.
Jansen tak habis pikir dengan sistem imigrasi yang beralasan ada keterlambatan atau delay dalam mendeteksi Harun saat tiba di Bandara Soekarno Hatta, tanggal 7 Januari 2020.
"Apakah begitu rapuhnya sistem Imigrasi kita pak? Kita ini Negara G 20 pak. Bukan negara "abal-abal". Jikapun ada delay, masak sampai 15 hari pak? Harun masuk tgl 7 Januari, baru tgl 22 diakui. Pertanyaannya sekarang, karena sudah diakui: yg di PTIK tgl 8 itu Harun Masiku bukan?" demikian cuitan Jansen yang dikutip VIVAnews, Kamis, 223 Januari 2020.
Dia menekankan alasan Yasonna layak dicopot dari jabatannya. Pernyataan politikus senior PDIP yang menyebut Harun ada di luar negeri sebagai kekeliruan yang fatal.
Dalih Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi yang delay mendeteksi kepulangan Harun juga tak bisa diterima. Ditjen Imigrasi adalah bagian struktur dari Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin Yasonna.
"Mau dari sudut manapun dlm kasus Harun Masiku ini Menkumham pantas diberhentikan. Pernyataan dia Harun tidak di Indonesia, telak salahnya. Delay mendeteksi, berarti selama ini dia tdk beres membenahi Imigrasi sampai Indonesia terlihat seperti negara "antah berantah" baru Merdeka!" tambah cuitan Jansen.
Jansen pun menyinggung pengalaman Demokrat saat pernah memimpin pemerintahan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dari 2004 sampai 2014. Kata dia, sistem imigrasi di era SBY tak pernah sekacau seperti sekarang.
"Kami juga pernah mimpin negeri ini 10 tahun. Tapi Imigrasi kita tdk pernah sekacau ini. Sampai tidak bisa bedakan antara "orang keluar negeri dengan keluar Jawa". Pakai istilah delay lagi, sampai 15 hari! Apa sebobrok itu sistem Imigrasi kita? Rasanya tidak. Jelas ini permainan," jelas Jansen.
Dia pun memprediksi kemungkinan setelah Harun terungkap di Indonesia maka dalam waktu dekat ada berita penyerahan diri atau dijemput paksa. Namun, jika itu terjadi, menurutnya sama saja karena publik sudah tak percaya.
"Pasca terungkap Harun Masiku ada di Indonesia, sebentar lagi pasti akan ada berita: dia menyerahkan diri. Atau kalau mau dibuat sensasional dan serius dikit: dia ditangkap/dijemput paksa. Tapi keduanya sama saja. Publik sdh tdk percaya sepanjang aktor utamanya tdk ikut ditangkap!" ujarnya.
Jansen sebelumnya yang merujuk video dari media Tempo menyinggung pihak yang menyatakan Harun sudah tak ada di Indonesia ketika operasi tangkap tangan (OTT) Wahyu Setiawan seharusnya dikenakan Pasal 21 UU Tipikor. Pasal ini pernah menjerat advokat Fredrich Yunadi dalam kasus eks Ketua DPR Setya Novanto.
"Telak benar video ini. Pihak yg menyatakan Harun tidak di Indonesia ketika OTT harusnya dikenakan Pasal 21 Tipikor yg dulu dipakai utk Fredrich Yunadi. Krn "secara langsung atau tdk langsung telah merintangi penyidikan thdp tersangka atau saksi dlm perkara korupsi". Skandal ini!," tutur Jansen.
Keberadaan Harun Masiki jadi perhatian. Meski sudah ditetapkan tersangka, kader PDIP itu tak juga diketahui keberadaannya. Ia pun ditetapkan sebagai buronan.
Peristiwa OTT KPK terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan tujuh orang lainnya terjadi pada Rabu, 8 Januari 2020. Sehari kemudian, KPK menetapkan Wahyu, Harun, mantan anggota Bawaslu yang juga eks caleg PDIP Agustiani Tio Fridelina dan kader PDIP Saeful Bahri sebagai tersangka. Kasus mereka terkait dugaan kasus suap proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I.
Namun, pada 13 Januari 2020, Ditjen Imigrasi menyatakan Harun Masiku pergi ke Singapura tanggal 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum OTT KPK. Harun disebut belum kembali ke Indonesia.
Pernyataan Ditjen Imigrasi ini diperkuat Menkumham Yasonna Laoly pada 16 Januari. Saat itu, Yasonna yang juga politikus PDIP, menyebut Harun masih berada di Singapura.
Pemberitaan media nasional menyebut Harun sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020. Pemberitaan tersebut dilengkapi dengan rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta yang menunjukkan keberadaan Harun.
Selama rentang itu, KPK mengklaim mempercayai pernyataan jajaran Imigrasi dan Kemenkumham yang menyebut Harun berada di Singapura. Namun, pada hari ini, Rabu, 22 Januari 2020, Ditjen Imigrasi mengaku Harun telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020.
Dirjen Imigrasi, Ronny F Sompie beralasan akan mendalami adanya delay time dalam pemrosesan data perlintasan di Terminal 2 F Bandara Soekarno-Hatta, ketika Harun Masiku melintas masuk.
Sumber: vivanews.com
Begitu deh artikelnya Kasus Harun Masiku, Demokrat Minta Menteri Yasonna Dicopot
sudah kamu baca sampai selesai. Kasus Harun Masiku, Demokrat Minta Menteri Yasonna DicopotNah kali ini, moga aja bisa ngasih manfaat untuk kalian semua ya. so, sampai jumpa di postingan artikel berikutnya.
Kamu sekarang membaca artikel Kasus Harun Masiku, Demokrat Minta Menteri Yasonna Dicopot dengan alamat link https://goesviralblog.blogspot.com/2020/01/kasus-harun-masiku-demokrat-minta.html
loading...
0 Response to "Kasus Harun Masiku, Demokrat Minta Menteri Yasonna Dicopot"
Post a Comment